kolusi. Walaupun tidak disukai masyarakat, kolusi dapat saja terjadi jika terbentuk suatu kondisi yang mendukung terjadinya kolusi. kolusi

 
 Walaupun tidak disukai masyarakat, kolusi dapat saja terjadi jika terbentuk suatu kondisi yang mendukung terjadinya kolusikolusi Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

KKN sendiri merupakan sebuah usaha dalam bentuk penyelewengan penggelapan dana, kecenderungan dalam mengutamakan kerabat atau sanak saudara, dan pembentukan persekutuan rahasia yang dibuat dengan tujuan untuk. Tipe Dokumen. Hal yang perlu disadari bahwa daerah/negara akan semakin maju dan masyarakatnya makin sejahtera apabila didukung oleh. Kolusi ini pula yang menyebabkan tiga kasus kecil BLBI, Century dan Hambalang tidak bisa tersentuh. Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi diDalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum Andi Hakim, komitmen good governance salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pertama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan YME karena berkat rahmat. Kolusi saat ini dipandang negatif jika aliansi tersebut merugikan kepentingan umum. Karena masalah ini benar-benar sudah sangat-sangat merugikan dan merusak kehidupan bangsa dan negara yang sama-sama. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan bukan lagi menjadi suatu hal yang dianggap tabu dalam keberadaan dunia pendidikan Indonesia, telah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat banyak sekali praktik KKN dalam pengimplementasian pendidikan yang seharusnya bersifat murni dan bersih, ditambah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi (kata. Yang mana semua kebijakan pemerintah yang tidak diperketat, justru menciptakan celah pada para pejabat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nepotisme diartikan sebagai. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan Fraud bagi seluruh jenjang organisasi; d. Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesian is no more representing a phenomenon, but this have been representing factually which is famous everywhere. Kolusi yang terjadi di lingkup pemerintahan disebabkan oleh adanya tindakan monopoli kekuasaan dengan wewenang. (103-115), 103 Sumartana,2 menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan Ali saat Kejaksaan Agung menggelar kegiatan orientasi bagi calon anggota. Pengantar. SuaraJakarta. Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu: Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan. ASN memiliki fungsi yang sakral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu dengan hukuman terberat adalah gratifikasi, atau pemberian karena jabatan, yang terkadang tidak disadari banyak orang. Pasar oligopoli non kolusi adalah pasar yang di mana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain (kompetitor). Biasanya langkah kerja sama ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Sinonim kata kolusi adalah persekutuan, perhimpunan, persatuan, kongsi, maskapai. ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing karena berkat bimbingan guru. Semakin lama Jokowi berkuasa, memasuki tahun ke -9 sebentar lagi, keteladanan Jokowi semakin dipertanyakan. mencari dan memperoleh bukti2, menghadirkan saksi2 untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen2 dari pihak2 yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan. METADATA PERATURAN. dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut: a. Kolusi adalah niat buruk yang dilakukan secara diam diam, kolusi ini biasanya terjadi karena adanya kesamaan niat pada pelaku produksi dengan menetapkan harga ataupun jumlah produksi barang untuk menyalahgunakan kekuatan pasar. 9. Kemungkinan adanya merger atau kolusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan. com, Jakarta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono membeberkan sejumlah kendala dan tantangan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana kolusi dan nepotisme. Joko Susilo Raharjo Watimena, S. Kolusi dalam kamus besar adalah keja sama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji. Terkait korupsi yang terus terjadi hingga saat ini, jejaknya ternyata dapat ditemukan jauh di belakang sejarah Indonesia. Biasanya Langkah kerja sama ini dilakukan Ketika ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Lima sifat ini dinilai bertentangan bahkan merusak etika dalam berbisnis, karena menimbulkan praktik-praktik kecurangan dan persaingan yang tidak adil. com, Pamekasan - Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan Madura, dipecat karena nakal tidak masuk kerja selama 10 hari. Peraturan Presiden No. Baca juga: Terjerat Kasus Dugaan Kolusi Revitalisasi TIM, Jakpro Jalani Sidang. tirto. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan. Karena itu sifat utamanya yang mencolok adalah kuatnya tarik-menarik antara kerjasama dan kepentingan sepihak di antara perusahaan atau para penjual yang ada di pasar tersebut. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). Berikut adalah 3 penyebab umum dari tindakan kolusi,yaitu: 1. Usaha umkm sangat sulit untuk membuat perijinan dengan pemerintah. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Model politik seperti ini berimplikasi pada berkembangnya budaya politik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktik ini juga dapat terjadi di berbagai lingkup dan institusi, yakni: 1. GRATIFIKASI. Tindakan diam – diam ini sering kali terkait dengan budaya suap-menyuap yang meresap dalam lingkungan birokrasi dan jaringan sosial masyarakat. Pendidikanku. Kolusi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu kolusi yang bersifat formal dan kolusi bersifat informal. 4. Korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan ketingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Upaya Adi membuatnya masuk dalam pusaran badai. Solusi Korupsi di Indonesia. METADATA PERATURAN. Mereka mungkin mengkoordinasikan output, standar produk, pembagian wilayah distribusi, ataupun standar produk. 2 dalam tender (collusive tender) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak2. Kata Kunci: Priayisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, politisasi korupsi, yakni upaya mempolitisasi kasus korupsi melalui propaganda atau. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disingkat "KKN". KPK Geledah Rumah di Bali Milik Tersangka Korupsi Kemnaker. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (Gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Seakan ketiga hal tersebut merupakan bagian dari adat istiadat mereka dan sudah biasa terjadi. ICW melakukan pemantauan terhadap korupsi di perguruan tinggi dalam rentang waktu 10 tahun. Rumah tersebut milik salah satu tersangka kasus korupsi di Kemnaker. Karakteristik Kolusi. Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hlm. Hal itu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Ketua MPRS Jenderal A. dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu caranya adalah menumbuhkembangkan kesadaran bela negara setiap warga negara. Pasar oligopoli kolusi. 25 September 2023 - 14:19 WIB. Sedangkan kolusi artinya tindakan persekongkolan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara rahasia dengan tujuan buruk dan mendapatkan keuntungan. Nah, ada juga sisi. meningkatkan kesadaran, wawasan, perilaku, sikap antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, BPK harus berada dalam kondisi yang memungkinkannya menjalankan amanat UUD 1945 dengan seoptimal mungkin, di antaranya BPK harus bebas dan mandiri. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan bahwa "Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan. Dari sudut pandang hukum, korupsi memenuhi hal-hal berikut ini; a. Perilaku manusia diatur oleh empat norma, yaitu norma agama, norma moral, norma. Praktik KKN juga dapat merusak kehidupan masyarakat, serta membahayakan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan tindakan penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain yang merupakan salah satu contoh kasus yang mengancam integrasi nasional. KOMPAS - Rezim Orde Baru (1966-1998) adalah era yang diakhiri dengan tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalar di pusat kekuasaan hingga di daerah. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. , yakni “Hadis-Hadis Politik”. Kesepakatan dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak saja keterlibatan kesepakatan horizontal, namun dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. METADATA PERATURAN. Investigasi FBI terhadap kolusi Trump-Rusia disebut mengandalkan intelijen yang goyah. Terdapatdan monopoli; perilaku pasar: merger, take over dan kolusi baik di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Para pelaku oligopoli akaan memiliki keinginan yang sama dalam persamaan penetapan harga jual serta persamaan biaya produksi sehingga dalam hal ini akan menyebabkan para pelaku. Nasution melantiknya sebagai Pejabat Presiden RI tanggal 12 Maret 1967 dan. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Dikutip dari Investing. Kom. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kami juga mengangap penting analisa beberapa kasus perkara-perkara korupsi, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum dan pandangan beberapa hakim dalam memutus perkara korupsi,sebagai tambahan pengetahuan bagi para hakim maupun praktisi hukum lainnya. Korupsi yang terjadi di Indonesia. korupsi, kolusi dan nepotisme. KKN sangat merugikan masyarakat karena uang yang seharusnya. Dampak Kolusi. Pasar oligopoli merupakan pasar dengan sedikit penjual. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia. Ulasan Lengkap. Interaksi kolutif inilah yang juga ikut menurunkan citra Anggota DPR dalam kontribusi pemberantasan korupsi. Kolusi adalah bentuk praktek anti persaingan dan oleh karena itu, ilegal di beberapa negara. junjungan kita nabi Muhammad saw yang telah memebawa kita dari kehidupan. Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta. Sejarah. Yaitu sebagian besar dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti, masalah ekonomi, latar belakang pendidikan seseorang, budaya atau juga kultur kerja dan lingkungan tempat tinggal seseorang. com - Kasus dugaan kolusi revitalisasi tahap III Taman Ismail Marzuki oleh PT Jakarta Propertindo di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melalui dua sidang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: T. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Aktif Dorong Sanksi Rusia, Senator AS Menendez Malah Didakwa Korupsi Gara-gara Ini. Praktek kolusi yang terjadi antara dokter dan perusahaan farmasi dibungkus dalam bentuk kerja sama dimana dokter akan menerima diskon penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian. Penulis menguraikan berbagai faktor yang memicu dan memperparah korupsi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Sedangkan kolusi ialah persekongkolan antara dua pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain. (103-115), 103 Sumartana,2 menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggapBaca Juga : Pasar Barang – Pengertian, Ciri, Macam, Jasa, Uang, Modal, Fungsi, Manfaat, Bentuk, Contoh. penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif karena pendekatan normatif yang dimaksudkan. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. International. Sedangkan Kolusi dan Nepotisme telah ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Metode analisis menggunakan Regresi Linear Berganda. Kolusi adalah sebuah praktik yang memiliki kasus tak sedikit dalam penggunaannya. Sementara yang kami laporkan dugaan pelanggaran pidana terkait dengan Kolusi dan Nepotisme," pungkasnya. Sudut Pandang Pendekatan Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Jadi. Konsumen yang merasa dirugikan ulah dokter dan perusahaan farmasi bisa melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekarang sudah ada namun masih terfokus terhadap korupsi yaitu Komisi. Yang jelas, korupsi dan kolusi adalah crime (kejahatan) atau perilaku menyimpang yang juga dikenal dengan istilah white collar crime. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh Dr. Oleh. 4. UNDANG. Identifikasi Kasus. ABSTRAK Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) beberapa tahun terakhir ini marak terjadi di negara kita. Kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Kolusi: Pengertian, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi. Referensi:1R. Pengertian Nepotisme. kolusi ( plural kolusi-kolusi, first-person possessive kolusi ku, second-person possessive kolusi mu, third-person possessive kolusi nya ) collusion: a secret agreement for an illegal purpose; conspiracy. Apakah Anda tahu bahwa kolusi adalah suatu tindakan yang harus dihindari karena memunculkan persaingan yang tidak sehat dan bisa berdampak buruk kepada berbagai aspek. Purnama dan Setiawan (2003) dalam Ilusmawati dan Nuswantara (2014): “Pangsa. 1. Kolusi. Dapat dikatakan bahwa kasus korupsi pupuk bersubsidi berada. Powered by . Istilah kolusi dalam ilmu ekonomi merujuk pada perbuatan tidak jujur antara dua pihak yang bersepakat. korupsi, kolusi, dan nepotisme. KOMPAS. org – Pada Kesempatan ini pendidikanku akan membahas mengenai pengertian KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) . Pasar Oligopoli Kolusi. Penulis juga menawarkan beberapa solusi dan regulasi yang dapat membantu mengatasi masalah korupsi. Hal ini termuat dan diamanatkan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusiKKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); diskriminasi; kemiskinan; keterasingan; Korupsi dapat dinilai menjadi masalah dominan, yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah yang lain, dengan kata lain bahwa korupsi menjadi akar masalah bagi timbulnya masalah-masalah lain yang menjadi tantangan integrasi nasional. Kolusi juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi dengan memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar semua urusan menjadi lancar. Kolusi adalah praktik yang buruk dan tentunya tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Praktik ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti pemerintahan, institusi pendidikan, atau praktik kolusi dalam masyarakat. Apa contoh pengendalian terhadap BPK yang dilakukan pemerintah di masa lalu?"Saya merasa heran dengan fenomena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi belakangan ini pada pendidikan tinggi di Indonesia," ungkapnya, Rabu (15/3/2023). Kesimpulan. Istilah kolusi dalam ilmu ekonomi merujuk pada perbuatan tidak jujur antara dua pihak yang bersepakat untuk bekerja. sayalah aya bisa menyelesaikan makalah ini. 2. Menurut KBBI, Kolusi adalah kerja sama rahasia dengan maksud tidak terpuji, persekongkolan yang terjadi antara pengusaha dan pejabat pemerintah. Ketika keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok yang terlibat dalam kolusi, sementara mayoritas masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang sama, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin membesar. perorangan. 1. 23,9. dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kasus Lukas Enembe, JPU: Pramugari Bantu Terdakwa Pindahkan Uang Pembelian Jet. Contohnya, memberikan hadiah pada oknum pejabat biar mendapatkan izin proyek. Korupsi model ini seringkali dilakukan demi memuluskan kepentingan politik dari pejabat publik yang melakukan tindakan koruptif itu. 1. Ketiganya lantas umum dikenal dengan sebutan ‘KKN’. Judul. Contoh dan Cara Mencegah Kolusi. Pengertian Kolusi. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Synonym: subahat (Standard Malay)Jakarta, 19 April 2001. Dengan aset yang nilainya fantastik, maka BUMN akan menjadi sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), jika tidak dikelola dengan baik. Pranala (link): ko·lu·si n kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan: hambatan usaha pemerataan berupa -- antara pejabat dan pengusaha ; ber·ko·lu·si v melakukan kolusi: pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, ternyata ada yang menggunakan wibawa jabatannya untuk ~ Buku yang ada di tangan Pembaca ini, tidak hanya men-jadi ikhtiar untuk memustahilkan pemisahan antara politik de-ngan agama, atau membumikan agama dengan politik secara bersamaan,tetapi juga membangkitkan kesadaran baru dan upaya yang serius dalam menggali konsep politik dari hadis-hadis Nabi Muhammad saw. 4. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan penguatan sistem integritas dan integritas pegawai aparatur sipil negara; b. Walaupun tidak disukai masyarakat, kolusi dapat saja terjadi jika terbentuk suatu kondisi yang mendukung terjadinya kolusi. 1. Biasanya kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar yaitu oligopoli dimana keputusan beberaoa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Sila pertama yang berbunyi “Ke-Tuhanan Yang Masa Esa” jika kita melakukan. Nilai-nilai Islami itu terdiri dari aspek kejujuran, kepedulian, keadilan, tanggung jawab dan amanah,kerja keras, ikhlas, istiqamah, kedisiplinan dan sabar. Dalam usaha melaksanakan amanat di atas, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Keluarga yang dimaksud tidak terbatas. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme KKN. Kolusi dan nepotisme lebih sulit dibuktikan daripada korupsi.